dan Pentingnya Organisasi Profesi Guru (Orprof) Vokasi
BPS menyatakan, lulusan SMK penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia?
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja lulusan SMK mencatatkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) paling tinggi. TPT yang berasal dari lulusan SMK kian meningkat periode 2017-2022. Pada Agustus 2017, TPT lulusan SMK sebanyak 1,62 juta orang. Lalu, naik menjadi 1,75 juta orang pada Agustus 2018. Kemudian, pada Agustus 2019 TPT SMK mencapai 1,73 juta orang, dan Agustus 2020 menjadi 2,32 juta orang. Agustus 2021, jumlahnya di kisaran 2,11 juta orang. Pada Agustus 2022 sebesar 5,86% atau naik menjadi 8,42 juta orang. Ternyata paling banyak adalah lulusan SMK.
Berdasarkan data BPS yang dikutip CNBC Indonesia, Senin (7/11/2022), TPT lulusan SMK mencapai 9,42%. Dibandingkan dua tahun terakhir, terlihat ada penurunan, di mana 2021 sebesar 13,55% dan 2022 sebesar 11,13%. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2018 sebanyak 7 juta orang menganggur. Dari jumlah tersebut, lulusan SMK mendominasi, yakni sebesar 11,24%, sedangkan lulusan SMA 7,95%.
Kondisi ini dianggap ironis karena semestinya lulusan SMK lebih terserap lapangan pekerjaan formal karena secara teoretis mereka telah dibekali keterampilan. "Tantangan utama bagi tenaga kerja Indonesia adalah ketidaksesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan industri. Untuk itu program Link and match sangat membantu sehingga lulusan SMK bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan industri,"
Sedangkan untuk lulusan SMA, pada Agustus 2017 tercatat sebanyak 1,91 juta juta menganggur. Lalu pada 2018 jumlahnya naik jadi 1,94 juta orang dan pada Agustus 2019 menjadi 2 juta orang. Jumlah TPT lulusan SMA kembali melonjak pada Agustus 2020 sebanyak 2,66 juta orang, meski turun tipis pada Agustus 2021 jadi sebanyak 2,47 juta orang pengangguran.
Kenapa sering disebut SMK penyumbang pengangguran, bukan hanya kurangnya skill, namun jumlah lulusan SMK memang lebih banyak dari SMA, masa tunggu saat kelulusan, usia siswa kurang dari 18 tahun, adanya tempat kerja model outsourching atau model training selama dua tahun. Disamping saat kondisi pandemi covid-19, jumlah pengangguran terus bertambah karena semakin sempitnya kesempatan kerja.
Persoalan ini menjadi tantangan bagi SMK. Karena faktanya hasil tracer study lulusan SMK banyak terserap dunia kerja, perkara pekerjaannya sudah sesuai atau belum dengan kompetensinya itu perkara lain. Persoalan ini adalah bagaimana bisa mengatasinya, karena banyak faktor mempengaruhinya.
Bagaimana sebetulnya situasi di SMK hari ini? Bagaimana konsep link and match antara SMK dan IDUKA berjalan?
Beberapa kondisi SMK saat ini memerlukan pembenahan baik pada tangible (bersifat fisik seperti : Gedung, bengkel, laboratorium, sarana prasarana peralatan praktik, dll) maupun intangible (bersifat non fisik seperti : akreditasi, cultur dan budaya industri antara lain : penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Ini masih memerlukan upaya terus menerus untuk duduk bersama SMK dengan industri. Tidak cukup MOU, tanda tangan hitam diatas putih selesai, namun perlu ada komitmen bersama, termasuk keterserapan lulusannya.
Pembenahan guru vokasi, di mana pengajar di SMK bisa berasal dari profesional berpengalaman dan tidak melulu dari sarjana pendidikan. Komitmen industri untuk membantu SMK. Tetapi lagi-lagi, wacana itu isapan jempol belaka. Walhasil, link and match dunia pendidikan dan industri bak pungguk merindukan bulan alias sulit tercapai.
Konsep Link and match, tiga tahun terakhir ini menjadi trend di SMK. Sejak era-90an saat Menteri Wardiman, dengan istilah Program System Ganda (PSG). Sekarang dikemas dengan bahasa baru, Link and match, menjadi role model bagi SMK, utamanya SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Bermaksud mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia industri, dunia usaha dan kerja (IDUKA).
Tidak ada yang baru pada dua kata tersebut. Selain penting keberadaaannya saat kondisi SMK belum ideal dalam pandangan industri. Memang SMK tak bisa menyamai industri sampai kapanpun, karena SMK bukan industri, industri juga bukan SMK. Namun setidakanya sesuai 16 teori prosser, SMK bisa lebih mendekati (miniature industri) sebagai sekolah Vokasi. Prinsip ini menjadi penting karena kenyataan SMK masih banyak kekurangan, jika dibanding dengan industri. Akhirnya Link and match jadi masalah klasik yang berhenti dijalan, faktanya sampai sekarang lulusan SMK dianggap sebagai penyumbang pengangguran tertinggi.
Apa saja kendala SMK dalam menerapkan konsep link and match ini?
Pertama masalah komunikasi, diakui kebutuhan industri tak hanya hard skill namun juga soft skill, kemampuan ini yang ditekankan di industri selain kreatifitas, critical thinking skill, kolaborasi termasuk komunikasi, anak SMK dianggap belum biasa berkomunikasi dengan baik. Ini menjadi tantangan bagaimana SMK bisa menjadi lulusan tak hanya menguasai hard sklill namun soft skill.
Kedua, masih kurangnya dana untuk menyediakan alat praktek SMK. Padahal teknologi berkembang pesat, membeli alat, menggunakan alat dan memelihara agar maksimal manfaatnya. Pelatihan di Industri lebih murah daripada menyediakan mesin di sekolah. Guru SMK dan Kepala SMK disiapkan untuk menerima teknologi.
Ketiga, Inovasi berkembang pesat di industri masih bersifat tertutup (rahasia), belum bisa dengan mudah diakses umum, karena kepentingan bisnis dan competitor. Sementara disisi lain inovasi sekolah bersifat terbuka, dan butuh sentuhan dari industri. Kemampuan kompetensi (hard skill dan soft skill), sering dibutuhkan oleh industri SMK belum bisa menyediakan, menjadi PR besar, sehingga lulusan SMK belum sesuai standar industri. Production based education/repeat order, masih terkendala masalah biaya dan waktu.
Bagaimana kondisi sarana prasarana untuk menunjang praktek di beberapa SMK? Apakah sudah sesuai standar dari perusahaan?
Kondisi ruangan praktik atau bengkel di SMK masih sangat memprihatinkan, utamanya luar jawa, tak ayal sering disebut sebagai SMK sastra, dikarenakan peralatan usang, keterbatasan alat praktik, kondisi bengkel, termasuk ratio alat dengan siswa dan sederet permasalahan lain.
Jika bicara standar industri SMK masih jauh, kebutuhan dengan fasilitas mesin dan alat untuk tingkatkan skill, selain diarahkan ke Industri untuk magang, terbatasnya Industri tidak selalu industri besar namun juga industri kecil. Diperlukan Link match kebutuhan vokasi dan industri dapat dipenuhi, bagaimana peralihan adanya kemajuan teknologi digital, bagaimana solusinya, Industri berubah, Vokasi juga berubah. Ada pekerjaan yang hilang (Job Loss) ada pekerjaan baru muncul (IoT, Big data, Smart city, FinTech, digital smart system. Era pandemic kita tergantung dengan teknologi IT, ini yang perlu ditangkap SMK dalam dan inventarisasi pekerjaan kedepan. SMK harus bisa menyesuaikan kondisi dan tantangan di Industri.
Mengapa masih banyak perusahaan yang enggan bekerja sama dengan SMK?
Kompetensi angkatan kerja kita pada umumnya rendah. Produktivitas, Kerjasama dan daya tahan terhadap pekerjaan juga rendah. Sekalipun pendidikan vokasi sudah menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan IDUKA. Diberlakukannya kurikulum merdeka, namun tingkat pengangguran lulusan SMK masih tinggi. Ini yang industri merasa kehadiran SMK belum begitu diperhitungkan.
Pemerintah seharusnya menyesuaikan kebutuhan industri dengan kurikulum pendidikan. Namun yang menjadi masalah, meski kurikulum sudah disesuaikan, pemerintah seperti lupa menyiapkan tenaga pendidiknya. Guru tidak dipersiapkan, tetap mengajarkan dengan cara lama.
Mendikbud sudah memberlakukan kurikulum merdeka, mendorong SMK bekerja sama dengan IDUKA dengan konsekuensi diberlakukannya super tax deduction, namun dirasa belum ampuh “memaksa” IDUKA dalam merawat anak asuhnya (SMK). Belum ada konsekuensi dampak apa jika industri tidak membantu SMK misalnya? sekedar tanda tangan MOU memenuhi persayaratan hitam diatas putih keperluan akreditasi misalnya. Bukan karena kebutuhan dan saling membutuhkan. Praktik siswa di IDUKA sebatas magang siswa, magang guru bagaimana? Belum lagi serapan lulusannya sampai kepada bantuan hibah riset terapan TEFA, ini belum jalan.
“Karenanya link and match antara SMK dan IDUKA masih terasa jauh panggang dari api" belum bisa berjalan beriringan dan duduk bersama. Permasalaahn ini belum tuntas. Berkaitan dengan kurikulum dan kebutuhan industri, misalnya dalam kurikulum perlu ada skill development (pengembangan keahlian), bukan hanya pelajaran teori saja, karena lulusan ada dua jalur, mereka yang akan menjadi pekerja dan mereka yang akan menjadi akademisi di perguruan tinggi.
Apa solusi untuk membuat lulusan SMK bisa dibutuhkan IDUKA?
Pertama, penguatan Revitalisasi SMK sesuai Inpres 16 tahun 2016, belum cukup disusul dengan Perpres 68 tahun 2022, tentang revitalisasi Pendidikan dan pelatihan vokasi melibatkan Kadin. Sebagai salah satu program prioritas pemerintah, Kemendikbud telah merevitalisasi sebanyak 147 SMK Pariwisata, 312 SMK Pertanian, dan 219 SMK Kemaritiman. Selain itu saat ini terdapat 2.700 SMK yang telah bekerja sama dengan IDUKA, serta 870 SMK telah melakukan Teaching Factory (TEFA) dan Technopark. Pertanyaannya sampai kapan ini selesai sementara jumlah SMK ada 14.500an SMK seluruh Indonesia? Implemenatsi Perpres 68 tahun 2022, nampaknya juga terkendala belum bisa efeketif berjalan setelah setahun diberlakukan. Belum jelas format seperti apa peran Kadin yang cukup strategis sebagai ujung tombak implementasi perpres tersebut.
Kedua, Perlu ada program magang baik siswa maupun guru di industri yang representative, disesuaikan dengan kebutuhan industri. "Perlu dikasih jalannya, magang dimana? Kebutuhan industrinya bagaimana? Jadi bukan sekedar magang disemua tempat industri yang tidak relevan," percuma saja jika magang siswa enam bulan tapi bukan di industri yang representative. Sementara industri representative sangat terbatas, ini yang jadi permasalahan. SMK harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan industri. Dengan demikian lulusannya bisa terserap industri.
Ketiga, jika mau membuka suatu program di SMK, terlebih dulu harus ada pernyataan dunia industri mengenai kebutuhan tenaga yang akan dihasilkan. Selain itu kurikulum SMK yang dibuat haruslah model market driven curriculum yang dikembangkan bersama dengan dunia industri.
Keempat, pertajam lagi program super tax deduction, yang merupakan insentif pajak yang diberikan pemerintah pada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi, meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi. Program ini hampir tiga tahun sejak diluncurkan belum efektif dan tidak kelihatan progresnya. Justru banyak industri besar menghilangkan program CSR pendidikannya dengan mengalihkan ke program sosial lainnya. Membuat dampak SMK tidak bisa membuka kelas industrinya yang sangat dibutuhkan dari industri mitra.
Kelima, pentingnya kolaborasi dan duduk bersama pemerintah dalam hal ini Dirjen Pendidikan vokasi (dirjen diksi) melibatkan organisasi profesi guru vokasi. Kehadiran Perkumpulan Pendidik Vokasi Indoensia-Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju (PPVI-IGVIM) dilatarbelakangi rendahnya mutu lulusan SMK, dan kurangnya kompetensi dan profesionalitas guru SMK, minim dan belum meratanya peralatan praktik dan laborotarium bengkel di SMK terutama luar jawa. Dan sederet permalsahan lain. IGVIM juga ikut mengakselerasi program pemerintah lewat Dirjen Vokasi. Mewujudkan revitalisasi SMK seperti dalam Inpres No 9 Tahun 2016 dan Perpres 68 tahun 2022. Keberadaaanya khusus untuk mengurusi masalah pendidikan dibidang vokasi.
IGVIM dalam Bahasa Indonesia, atau dalam Bahasa Inggris Advanced Indonesian Vocational Teachers Association (AIVTA) merupakan suatu organisasi profesi guru yang bersifat sosial. IGVIM memupunyai visi besar, menjadi perkumpulan organisasi profesi guru kejuruan (vokasi) yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, mencerdaskan dan berkarakter luhur kebangsaan.
Adapun misi yang diemban IGVIM adalah :
1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan dunia Industri.
2. Menjalin kerjasama dengan semua pihak di dalam dan luar negeri.
3. Menjembatani komunikasi sesama Guru untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
4. Mendukung segala upaya dalam penjaminan, pengontrolan, dan perbaikan mutu Guru.
5. Membangun budaya literasi dasar guna menumbuhkembangkan minat baca-tulis, sains, matematika, TIK, finansial, berbudaya dan sosial kemasyarakatan di kalangan Guru.
6. Memfasilitasi Guru untuk mengembangkan keterampilan pembelajaran abad 21 yang mengedepankan semangat pendidikan inklusif dan holistik.
7. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi untuk mendukung profesionalitas Guru.
8. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan Guru melalui jalur legal konstitusional.
9. Memfasilitasi pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan pembuatan karya inovatif Guru dan teknologi tepat guna.
10. Turut menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat bersama pemerintah dengan terus memunculkan gerakan yang mendukung tercapainya pendidikan Indonesia yang maju dan independen.
Tujuan IGVIM yang bisa dicapai, Pertama, menjadikan organisasi profesi (orprof) guru vokasi yang solid, kuat dan profesional di bidang pendidikan vokasi. Kedua, menjadikan orprof guru vokasi sebagai wadah berhimpun, yang bersifat sosial kemasyarakatan. Ketiga, menjadikan orprof guru vokasi yang mensejahterakan, dengan memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anggotanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanaan berbagai program kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kemasyarakatan dan lain-lain yang berkaitan dengan pengawasan, solidaritas dan kesejahteraan anggotanya.
Tujuan real yang bisa dicapai dalam perjuangan IGVIM adalah :
1. Sebagai tempat sharing, berbagi ilmu pengetahuan, seni, peningkatan kompetensi, dan skill.
2. Wahana urun rembug terhadap kemajuan dunia pendidikan khususnya dunia vokasi.
3. Berbagi pengalaman, metode dalam best practice peningkatan mutu pendidikan vokasi.
4. Sebagai jembatan dan kemitraan kerjasama SMK dengan IDUKA.
5. Forum silaturahmi, berbagi informasi dan menjalin komunikasi, diskusi dan deseminasi hasil-hasil penelitian, PTK, Pengalaman Mengajar, Pembuatan Bahan Ajar, Pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, Manajemen Pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan vokasi SMK.
Adapun keanggotaan IGVIM bagi semua guru SMK/setingkat baik formal maupun non formal, semua jurusan, guru/instruktur kejuruan/kursus/LPK, Dosen/Widyaiswara Vokasi, dan orang yang peduli kemajuan pendidikan vokasi. Karena pemerintah saja tidak cukup dalam membangun ekosistem pendidikan vokasi tanpa kolaborasi bersama semua stakeholders yang ada, maju bersama dalam membangun Indonesia, dengan menguatkan vokasi, sebagai pilar kemajuan bangsa dan negara. "Vokasi kuat menguatkan Indonesia".
